Wednesday, November 20, 2019

1. Pengadaan 


a. Perencanaan Pengadaan
* Identifikasi Kebutuhan

    Tahap ini adalah awal dari perencanaan pengadaan dan merupakan tahapan yang sering diabaikan karena tidak paham terhadap perencanaan. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang merupakan jumlah kebutuhan barang/jasa yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I, dikurangi dengan jumlah barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki dan yang sejenis/sesuai spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan. Jangan sampai terjadi kebutuhan dirancang berdasarkan anggaran, sehingga yang seharusnya anggaran berbasis kinerja malah berbalik menjadi kinerja berbasis anggaran. Salah satu contoh kesalahan perencanaan adalah, jumlah komputer yang diadakan melebihi jumlah pegawai pada satu satker, karena setiap ada anggaran, maka langsung dibelikan komputer.
* Penyusunan dan Penetapan Rencana Penyelenggara
Pengadaan Barang atau Jasa tidak hanya memperhatikan biaya barang atau jasa itu sendri, melainkan harus memperhitungkan biaya administrasi dan biaya pendukung barang/jasa yang akan diadakan.
Salah satu contohnya adalah biaya instalasi, uji coba dan pelatihan tehadap barang/jasa. jangan sampai membeli AC dan setelah ada penyedia barangnya, maka AC hanya akan disimpan di dalam gudang tanpa dipasang, karena tidak ada biaya pemasangan tersebut.
* Penatapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 
Salah satu penyebab lambatnya daya serap adalah proses lelang yang tertunda. Salah satu penyebab proses lelang tertunda adalah revisi anggaran yang dilakukan menjelang pelaksanaan pengadaan. Salah satu penyebab dilakukannya revisi adalah pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian pemaketan pekerjaan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pengadaan barang/jasa, utamanya untuk memenuhi kualifikasi dari penyedia barang/jasa.
* Penetapan Kebijakan Umum tentang Tata Cara Pengadaan
ata cara pengadaan yang perlu ditetapkan adalah apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia barang/jasa.
Terkadang karena hal ini diabaikan, maka baru kalang kabut kalau menjelang akhir tahun. Yang seharusnya menggunakan penyedia barang/jasa malah direncanakan dengan swakelola, sehingga begitu hendak diubah maka waktu pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi tantangan besar.
* Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan
Jadwal kegiatan yang disusun adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan, sehingga pada jadwal ini harus tergambar tahapan rencana umum pengadaan, persiapan, pelelangan/pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima, serta pemeliharaan apabila diperlukan.
Dengan adanya jadwal ini, maka tahapan pengadaan dapat dimonitor pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak.

b. Kebutuhan

1.    PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D).
2.     Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.
3.     Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD.
4.   Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan.
     
      c. Kegiatan Pengadaan

1.      Melakukan identifikasi, menyusun dan menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa.
2.      Membuat permohonan kebutuhan barang/jasa dan menyampaikan kpd PPK
3.      Menerima & memeriksa daftar kebutuhan  pengadaan barang/jasa, agar sesuai dengan peruntukan & anggaran.
4.      Membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan)
5.      Memproses kebutuhan pengadaan barang dan jasa lebih lanjut dengan informasi spesifikasi, jumlah & plafond dana
6.      Melakukan pemilihan penyedia,pemilihan barang sesuai RUP dan menginformasikan ke PPK
7.      Menganalisa dan memutuskan pemilihan barang.
8.      Melakukan negosiasi pembelian barang, konfirmasi pemesanan dan melengkapi dokumen pengadaan.

      d. Memperolaeh Barang/Jasa
      Berikut adalah pedoman dalam memperoleh pengadaan barang dan jasa : 
        * Efektif
      Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

  * Efisien
Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
  * Transparan
Adanya suatu keadaan dimana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat denga jelas barang atau jasa yang akan dibeli.
  * Terbuka
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
  * Bersaing
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia.
  * Adil/Tidak Diskriminatif
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu
  * Akuntabel
Kegiatan pegadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak.

Oleh karena itu kegiatan pengadaan barang dan jasa baik sektor pemerintahan dan non pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip diatas agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dan menghindari terjadinya kesalahan.

 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaaan Barang/Jasa Dalam Pemerintah.


Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Poin-Poin dibawah berdasarkan UU Perpres no.16 tahun 2018.

  1. Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa diawali dengan berbagai aktivitas seperti analisis, survey dan riset mengenai barang/jasa. Secara garis besar identifikasi kebutuhan meliputi beberapa kegiatan, yaitu :
  • Melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi (baik itu tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang) secara lengkap berdasarkan hasil analisis belanja, survey, dan riset pasar tentang kebutuhan barang/jasa yang sedang diperlukan.
  • Melakukan penyusunan kebutuhan barang/jasa yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya menjadi rencana kebutuhan K/L/PD yang dapat disahkan.
  1. Penetapan Barang atau Jasa
Penetapan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan melihat paket dan prioritas pengadaan barang/jasa. Kegiatan ini meliputi:
  • Menyusun paket pengadaan barang/jasa secara cermat
  • Menentukan prioritas paket pengadaan barang/jasa secara tepat berdasarkan urgensi dan risiko atau dampaknya
  1. Cara (Pengadaan Barang atau Jasa)
Cara pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk diadakan melalui Swakelola atau melalui penyedia. Pada tahap ini, kegiatan meliputi:
  • Menganalisa jenis/kebutuhan dan menentukan bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan; apakah melalui swakelola atau pemilihan penyedia. Hal tersebut ditentukan berdasarkan; ketersediaan sumber daya, ketersediaan biaya, ketersediaan waktu dan kualitas yang diinginkan, kemampuan teknologi, hingga keahlian pelaku pengadaan.
  • Menetapkan tipe swakelola mana yang sesuai kebutuhan K/L/PD, menentukan spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (KAK), memperkirakan biaya/RAB, menentukan pemaketan dan konsolidasi (jika dilakukan melalui penyedia) serta biaya pendukung lainnya.

  1. Jadwal (Pengadaan Barang atau Jasa)
Pada tahap perencanaan ini, yang dimaksud Jadwal Pengadaan Barang/jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan pengadaan. Pada tahap jadwal, kegiatan ini meliputi:
  • Perencanaan Pengadaan
  • Persiapan Pengadaan
  • Pelaksanaan Pengadaan
Dalam menyusun jadwal ini, yang menjadi pertimbangan yaitu;
  • Jenis/karakteristik barang/jasa
  • Metode dan waktu pengiriman
  • Waktu pemanfaatan barang/jasa
  • Metode pemilihan
  • Jangka waktu proses pemilihan (penyedia)
  • Ketersediaan barang/jasa di pasar
  1. Anggaran Barang atau Jasa
Menyusun anggaran pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas lalu mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Anggaran ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh K/L/PD untuk memperoleh barang/jasa. Secara garis besar tahap ini meliputi:
  • Melakukan identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), material, dan bahan sesuai dengan aktivitas yang telah didapat pada poin ke-4 (Jadwal Pengadaan Barang/Jasa)
  • Menghitung perkiraan biaya bahan, biaya setiap aktivitas berdasarkan jumlah sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan
  • Menjumlahkan seluruh biaya menjadi total anggaran pengadaan barang/jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa


Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Melalui RUP inilah disusun setiap proyek pemerintahan yang semestinya menekankan pada prinsip “kebutuhan”.
Perencanaan Umum Pengadaan tersebut terdapat 4 susunan perencanaan, sebelum akhirnya sampai pada tahap output.
   1.      Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan
Dalam menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, PA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 a. pemaketan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
b. nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
c. menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
d. menetapkan paket Pengadaan Barang yang hanya ditujukan untuk Produksi Dalam Negeri dengan mengacu kepada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
 e. penggabungan dan pemecahan paket harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dengan ketentuan antara lain:
 1) dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing;
2) dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya, misalnya menggabungkan pengadaan beberapa jenis yang memiliki target Penyedia yang berbeda, dan penggabungan pekerjaan Pengadaan Barang dengan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memiliki satu kesatuan tanggung jawab;
3) dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
4) dilarang memecah suatu paket Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket, baik pada saat penyusunan anggaran, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, maupun pada saat persiapan pemilihan Penyedia dengan maksud untuk menghindari pelelangan; 5) dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
   2.      Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi K/L/D/I dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan:
a. melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar
 b. melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan.
   3.      Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan
 a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari:
1) PPK
2) ULP/Pejabat Pengadaan
3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4) Tim lainnya yang diperlukan, antara lain: tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
b. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tergantung kebutuhan.
c. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk harus memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak.
d. Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan tim juri/tim ahli.
   4.      Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)
PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang paling kurang memuat:
1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan
2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa
3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan
4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PPNo.90//2010 dan PP No.21/2004 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan kebutuhan riil barang/jasa masing-masing K/L, dilakukanberdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap Renja K/Ldan hasil identifikasi ketersediaan barang/jasa melalui
 database
 BarangMilik Negara (BMN) dan/atau riwayat kebutuhan barang/jasa masing-masing K/L. Selanjutnya, kebutuhan riil barang/jasa hasil identifikasi inidituangkan dalam RKA-K/L untuk pembahasan di DPR.
2. Renja K/L disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif, RencanaStrategi (Renstra) masing-masing K/L, dan hasil evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan yang berjalan serta hasil kajian usulan Inisiatif baru;
3. RKA-K/L disusun dengan berpedoman pada Renja K/L dan Pagu Anggaran serta masukan dari perencanaan umum pengadaan;
4. Penetapan rencana penganggaran biaya pengadaan pada prosespenyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, berpedoman padapagu indikatif;Dalam hal diperlukan percepatan pengadaan barang/jasamelalui pemilihan penyedia barang/jasa, PA dapat mengumumkanRencana Umum Pengadaan setelah dilakukan penghimpunan RKA-K/Lhasil penelaahan dan pembahasan RKA-K/L oleh DPR.
5. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan setelah dilakukanpenyesuaian terhadap RKA-K/L hasil kesepakatan dalam pembahasanRAPBN dan RUU-APBN oleh DPR.
6. Proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa danhubungannya dengan PP No.90/2010 dan PP No.21/2004, dapat dilihatpada bagan alir.

No comments:

Post a Comment